Pontianak ( Antara Kalbar) - Badan Pangan PBB (FAO) mengundang Ketua
Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Wilayah Kalimantan Barat, Glorio
Sanen untuk mewakili Indonesia pada Pertemuan "Regional
Multi-stakeholder Consultation on Livelihood and Food Security of
Indigenous Peoples in Asia".
"Suatu kebanggaan bisa mewakili Indonesia untuk membahas Isu Mata
Pencarian dan Kedaulatan Pangan Masyarakat Adat di tingkat Asia," kata
Florio Sanen saat dihubungi di Pontianak, Selasa.
Pertemuan itu diselenggarakan oleh Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)
dan Food and Agriculture Organization of the United Natios Regional
Office for Asia and Pacific (FAO-RAP) pada 28-30 Agustus 2014 di Chiang
Mai, Thailand.
Ada perwakilan dari tujuh negara yaitu Kamboja, Laos, Nepal, Thailand,
India, Bangladesh dan Indonesia. Pertemuan yang akan dihadiri oleh multi
pihak ini diantaranya perwakilan pemerintah di masing- masing negara,
Lembaga Riset, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan Organisasi
Masyarakat Sipil.
Ia melanjutkan, menjadi bagian dalam pertemuan internasional tentunya
cukup menantang karena harus memahami isu secara global.
Ia melanjutkan, saat ini dunia sedang mengalami krisis global di tiga
sektor yaitu keuangan, energi dan pangan.
Ia menambahkan, Indonesia tentunya terkena dampak terhadap krisis ini
baik secara langsung maupun tidak langsung.
"Hal ini merupakan tanggung jawab multi pihak untuk menyelesaikan krisis
ini," kata Glorio Sanen, yang pernah menjadi Ketua Forum Mahasiswa
Kabupaten Landak.
Bagi Indonesi, isu pangan menarik karena pernah menjadi negara yang
swasembada pangan namun ironisnya masih harus mengimpor pangan.
Menurut dia, krisis pangan yang terjadi Indonesia setidaknya dipengaruhi
oleh faktor alam dan kebijakan pemerintah.
"Saat ini kita ketahui telah terjadi perubahan iklim dan faktor tata
kelola yang mana jika kita melihat kebijakan pemerintah dan pola
masyarakat dalam mengelola pangan belum sinergis," kata Glorio Sanen,
yang juga aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalbar.
Sementara arah pembangunan Indonesia dalam beberapa dekade pemerintahan
berbasiskan pada ekploitasi Sumber Daya Alam (SDA) merupakan salah satu
faktor yang sangat dominan menyebabkan krisis pangan di Indonesia.
"Hal ini bisa kita lihat semakin minimnya areal pertanian masyarakat
karena telah dikonversi menjadi perkebunan homogen skala luas dan
menjadi areal pertambangan," ujar dia.
0 komentar:
Posting Komentar